MEDIARAKYAT24–Komitmen Sherly Tjondoa, Gubernur Maluku Utara mulai disoal tak konsisten.Dibalik berbagai komitmen mulai dari komitmen membangun Pemprov malut yang good Governance, membangun pemerintahan meritokrasi dan efesiensi anggaran, perkembangannya kian kemari dinilai isinya banyak angin fals alias inkonsisten
“Komitmen Gubernur Sherly ini isinya banyak angin fals ni”ujar Muslim Arbi menilai komitmen Sherly yang tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan.
Sorotan kritis Muslim Arbi itu terutama terkait pengangkatan Abjan Sofyan sebagai Kepala Badan Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.
“Mengangkat Abjan Sofyan sebagai Kepala Badan Percepatan Pembangunan Daerah, itu apa maksudnya.Abjan Sofyan itukan bermasalah dengan hukum dan tidak punya jejak prestasi mulai dari sebagai sekda Halbar sampai ke Morotai”tukas dia.
Direktur Gerakan Perubahan ini menilai penunjukan Abjan lebih pada faktor emosional kedekatan dengan Abjan dengan keluarga Benny Laos tanpa mempertimbngkan aspek profesionalisme.
“Jangan kelola pemerintahan dengan emosional”saran bijak dia.
Dia menilai, pemerintahan Sherly-Sarbin bakal hight cost atau berbiaya tinggi.
“Kalau pakai pejabat luar atau non strktural kan konsekwensi biaya juga tuh lalu koar-koar komitmen efesiensi nya mana”tanya dia tegas.
Muslim mengaku menyesalkan karena awalnya menaruh harapan besar pada Gubernur Sherly bakal bisa dan mampu membawa perubahan lebih baik untuk malut.Sebagai pemimpin baru yang terhitung masih bersih, Sherly dengan berbagai komitmennya dia harapkan bisa melakukan terebosan birokrasi yang profesional, berintegritas dan efektif.
“Yah ternyata koar-koar dia itu isinya banyak angin fals”pungkasnya.
Sementara itu dilansir pernyataan nya di media siber warta Sofifi.Com, Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, Sherly berkomitmen menjalankan pemerintahan berbasis meritokrasi, good governance, dan efisiensi anggaran.”Saya yakin dengan bekerja dengan hati yang tulus, saya dan Pak Sarbin positif thinking. Karena saya percaya dalam pemerintahan Provinsi Maluku Utara ini dapat menjadi lebih baik. Sistem meritokrasi dapat dijalankan, good governance dapat dijalankan, efisiensi anggaran dapat dijalankan,” pungkasnya.
Sherly juga menyampaikan kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Malut yang dinilainya tidak berpihak pada rakyat. Dalam apel di halaman Kantor Gubernur Malut baru-baru ini, ia dengan tegas menyebut bahwa APBD selama ini hanya berisi angin, tidak digunakan secara proporsional, dan lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang dibandingkan oleh 1,3 juta masyarakat Malut.
“Saya tahu porsi masing-masing, cuma selama ini kebanyakan yah, kebanyakan. Semua anggaran yang saya buka isinya angin semua. Coba kita tempatkan yang proporsional. Bukan hanya untuk 3 ribu orang yang ada di sini, ada 1,3 juta masyarakat Maluku Utara yang harus menikmati APBD,” tegasnya di hadapan para pejabat dan pegawai Pemprov Malut(***)
