MOROTAI—Benny Laos, Calon Gubernur Maluku Utara yang mengklaim dan dipersepsikan sukses memimpin Kabupaten Pulau Morotai ternyata menyimpan sejumlah bobrok.
Hal itu terendus KPK melalui tim pemantauannya.Berdasarkan hasil pemantauan Tim dari KPK di Pemda Kabupaten Pulau Morotai, Benny Laos saat menjabat Bupati meninggalkan sejumlah persoalan dan olehnya dimintai lembaga anti rasuah itu harus bertanggun jawab.
Dilansir dari media siber Naunsa Malut, diberitakan bahwa kasus Benny Laos ini agar menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah di kabupaten/kota se-Maluku Utara agar lebih berhati-hati dalam mengelola birokrasi. Jika tidak, maka nasibnya akan sama seperti Mantan Bupati Pulau Morotai, Benny Laos. Lihat saja, Benny Laos yang selama ini dinilai sukses saat menjadi Bupati Morotai, ternyata meninggalkan sejumlah masalah.
Hal itu terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemantauan terhadap tata kelola pemerintahan di Morotai sejak Senin (22/7). Di mana, KPK telah merilis hasil monitoring dan evaluasi untuk Kabupaten Pulau Morotai dengan skor 53,17, yang dikategorikan buruk dalam pelaksanaan delapan area MSITI, tulis nuansa malut dalam pemberitaannya.
Nuansa Malut mengungkapkan, Area tersebut mencakup bencana, penganggaran, pengelolaan SDM, API, pelayanan publik, dan lainnya. Hingga bulan Juni, tidak ada tindak lanjut signifikan yang dilakukan untuk perbaikan.
“KPK menyoroti bahwa kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan sendiri-sendiri tanpa harmonisasi, mengakibatkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah tidak optimal,” ujar Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah V KPK, Abdul Haris, Rabu (24/7) yang silansir dari media on line Nuansa Malut.
Menurutnya, berbagai masalah terungkap seperti aset yang belum memiliki sertifikat dan aset-aset seperti Mall, pasar, dan terminal yang tidak dimanfaatkan meskipun sudah selesai dibangun selama tiga tahun.
Selain itu, kata Haris, pajak hotel dan restoran di Morotai tidak dipungut dengan alasan Covid-19, berbeda dengan daerah lain yang tetap memungut pajak tersebut.
“KPK juga mengkritisi bahwa banyak masalah di Pulau Morotai merupakan peninggalan Bupati sebelumnya, Beni Laos, yang akrab disapa BL. Mantan Bupati ini diminta bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi,” tegas Haris.
Ia menambahkan, sistem distribusi air PAM di Morotai juga menjadi sorotan dengan tingkat kebocoran mencapai 70 persen, jauh di atas toleransi yang diizinkan yaitu 20 persen. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kondisi di Morotai diperkirakan akan memburuk.
“Manajemen ASN juga belum terintegrasi, begitu pula dengan sistem keuangan yang belum sinkron. Sebagai perbandingan, daerah Halmahera Tengah telah memiliki sistem yang terintegrasi dengan baik,” tambahnya.
Oleh karena itu, diperlukan kerja keras untuk memperbaiki kinerja ASN di Morotai yang dinilai tidak profesional. KPK juga mendesak Pj Bupati Morotai, Burnawan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD di Morotai guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan daerah.
Kepemimpinan Benny Laos di Kabupaten Pulau Morotai memang telah mendapat sorotan tajam.Oleh nara sumber of derecord media ini, era Benny Laos adalah era kelam ekonomi rakyat.Entah mengapa, daya beli masyarakat menurun ditengah klaim kemajuan pembangunan fisik dinKabupaten Pulau Morotai.
Ditenggarai, praktek manopoli proyek menjadi penyebab mengapa daya beli masyarakat itu menurun.Dana APBD melalui proyek dicurigai hanya mengalir ke segelintir orang.Akibatnya sejumlah pertokoan dan gerai Cafe yang dibangun Bupati Benny Laos dengan menghabiskan dana puluhan milyar rupiah itu tidak bisa dimanfaatkan karena menurunya daya beli Masyarakat.
”Bagaimana orang mau buka toko dan Cafe, sapa yang mau belanja coba, jual sayur kangkung saja tidak laku kerena masyarakat susah uang ”ketus sumber dari morotai ini.
Sejauh ini, Benny Laos belum memberikan tanggapan atas rekomendasi Tim Pemantauan KPK.Komfirmasi yang dilayangkan media ini belum ditanggapi Bosa Bella Grup ini(***)
