ISNU Malut pada kesimpulanya menyatakan bahwa Mencermati dinamika pola penanganan penduduk miskin, dapat disimpulkan bahwa pola
penanganan penduduk miskin SBY melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) efektif sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi melalui Penanganan Inflasi dapat mengendalikan kenaikan harga barang konsumsi.
Oleh karena itu, seiring terbentuknya Pemerintahan Prabowo, ISNU Provinsi Maluku Utara merekomendasikan dua point ;
”disarankan Pemerintahan Prabowo dapat melakukan modifikasi kebijakan penanggulanggan
kemiskinan dengan skema :
1. Melanjutkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ala SBY, diikuti dengan kebijakan
Makan Bergizi Gratis, akan memberikan dampak aliran uang negara (APBN) yang
inklusif di desa dan kelurahan untuk meningkatkan derajat perekonomian Masyarakat
lapisan bawah.
2. Melanjutkan Program Penanganan Inflasi melalui penguatan TPID di setiap daerah, yang
diikuti dengan kebijakan mengatasi disparitas harga antar pulau, antar daerah dan antar
kota dan desa, melalui Program Nusantara Satu Harga (NU-Siaga) untuk menjaminkan
pemenuhan konsumsi warga desa dalam mengatasi kemiskinan pedesaan, dengan
memanfaatkan BUM Desa dan Program Tol Laut yang mengatasi ketimpangan harga di
Negara Kepulauan
“Demikian Pokok-pokok rekomendasi Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Wilayah Maluku
Utara dalam penanganan kemiskinan untuk menyelamatkan kaum nadhliyin pedesaan”tutup ISNU Malut dalam press releasenya(***)
