Menurutnya, kebijakan anggaran harus didasarkan pada data base yang terukur sehingga akselerasi kebijakan anggaran tepat sasaran dan tepat guna, bukan pukul rata tanpa berdasarkan kebutuhan real di setiap daerah.
“Kalau mau lihat ketimpangan, lihat data indeks Williamson yang menggambarkan ketimpangan di Maluku Utara sudah makin melebar diatas 1,45, artinya semakin timpang, contoh sederhana Halteng dengan penduduk 60 ribu jiwa kapasitas fiskal tinggi, Taliabu penduduk 60 ribu jiwa kapasitas fiskal rendah, apa perlu sama pola bagi uangnya ?
“Contoh : penduduk miskin Halsel 1.500 jiwa, penduduk miskin Ternate 500 jiwa, dibagi sama bansosnya ? Tentu tidak, yang dilihat itu datanya, ketimpangannya, ketersediaan infrastruktur dll
Semua calon lebih hati-hati membuat pernyataan yang menunjukan bahwa sang calon tidak paham masalah daerah tapi mau pimpin daerah, bagimana bisa orang yang tidak paham daerahnya mau pimpin daerahnya”tukas dia.
