Pada aras ini, pihak yang mengkritik patut mengedepankan asas “presumption of innocence” atau filosofi prinsip pembuktian terbalik dalam dunia hukum. Laksana pengadilan, semua dakwaan JPU, harus bisa dibuktikan atau dilawan melalui pledoi terdakwa, replik-duplik; pembuktian.sampai divonis bersalah oleh hakim. Itupun masih ada upaya hukum lanjutan.
Andaikan Muhammadiyah diposisikan selaku Terdakwa, belum tentu bersalah, apalagi menjadi terpidana. Ilustrasi ini,yang harus dibuktikan oleh Muhammadiyah agar dapat menjawab semua keraguan kader persyarikatann yang tidak setuju atas sikap menerima konsesi tambang tersebut.
Pasal 83A PP 25/2024 dan Perpes 70/2023 Jo Perpres76/2024, konteksnya, adalah komitmen keberpihakan negara untuk berbagi konsesi pengelolaan tambang kepada Ormas selaku civil society yang selama ini tidak tak pernah dianggap. Dari aspek legal, tidak ada masalah. Pemerintah sudah on the track, karena mutlak memiliki kewenangan diskresi sesuai amanat Pasal 6 UU Minerba 3/2020 revisi atas UU No.4/2009.
Tujuanya adalah pemberdayan (empowering) terutama bagi ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat atau ekonomi umat. Negara ingin memberikan kesempatan yang sama, setara, dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Sektor tambang termasuk penyumbang terbesar lapangan kerja dan perbaikan taraf ekonomi rakyat jika dikelola secara baik dan berkeadilan.
Klausul penawaran WIUPK yang bisa dilanjutkan dengan IUPK, bukanlah gratis walaupun eks wilayah tambang PKP2B. Tetap tunduk pada sejumlah syarat administrasi, teknis dan pengelolaan lingkungan serta finansial yang mampu. Dan tetap mengikuti skema lelang sebagaimana berlaku pada mekanisme WIUP dan IUP. Pelakunya wajib berbentuk “Badan Usaha milik/bentukan Ormas” jadi bukan Ormas sebagai pemain yang langsung terlibat. Penawaran WIUPK secara skala prioritas tidak melanggar UU Minerba.
Syarat lain, IUPK dan/atau kepemilikan saham Ormas pada Badan Usaha itu, dilarang dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan Menteri. Badan Usaha juga dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afiliasinya. Dan Ormas tetap menjadi pengendali utama dan memilki saham mayoritas di Badan Usaha tersebut.
Muhammadiyah harus ekstra hati-hati. Praktek korupsi memang masih menjadi momok krusial dalam tata kelola dunia pertambangan di Indonesia. Selama ini, industri tambang Batubara dikenal dengan energi kotor, sarat dengan danpak kerusakan lingkungan dan eksploitasi alam yang destruktif. Komitmen tanggung jawab reklamasi, pemulihan; dan reforestasi pasca tambang acap kali diabaikan.
Cuan bisnis tambang yang begitu besar, seringkali menjadi alasan pembenar, mengapa terjadi kapitalisasi produk hukum demi meraup keuntungan sebanyak mungkin dibalik panasnya Batubara. Data penangnan korupsi KPK, dan riset TII menunjukkan kasus korupsi yang paling besar di tahun2019 hingga 2020, masih terjadi di sektor pertambangan Minerba. Dari jual beli perizinan; buruknya regulasi, hingga gratifikasi korupsi yang melibatkan banyak broker hingga pejabat di tingkat daerah.
