MEDIA RAKYAT24.COM–Ternate||Kehadiran Benny Laos di pilkada Malut sebagai calon Gubernur Maluku utara menuai pro kontra.
Kalangan ulama besar seperti Habib Abu Bakar Alatas, Ustadz H.Usman Muhamad, Ustadz H.Saleh Sakola dan Habib Alwy Albaar lantang melawan Benny Laos.Mereka menilai Bos Bella Grup itu telah menyasar politik identitas islami yang melanggar syareat Islam.
Mantan Bupati Pulau Morotai itu nampak tidak ingin terlibat perdebatan dengan para ulama.Namun dia juga seolah tak bergeming, malah tambah gas full menghelat aksi politiknya di pilkada malut.Setelah beraksi dengan donasi mesjid, sumbangan hewan qurban, menggelar lomba qasidah seni Islam terkini kabarnya. Benny Laos membagikan kitab suci agama Islam yakni Alquran kepada umat muslim.
Pakar politik dan sosiologi angkat bicara menyikapi perseteruan ulama melawan Benny Laos ini agar ditempatkan pada posisi yang sebenarnya.
Dr.Syahrir Ibnu, berpendapat, sikap kritis ulama terhadap Benny Laos positif dalam rangka mendudukan praktek demokrasi yang sesungguhnya, bukan menyasar politik identitas islami.Para ulama dalam pandangannya melawan politik identitas bukan identitas politik, katanya.
Sebaliknya kata dia, dalam sistem demokrasi, Benny Laos sah-sah saja mengekspresikan hak politiknya di pilkada sebagai calon Gubernur asalkan sesuai dengan semangat demokrasi.
“sorotan dari pada tokoh agama dan ulama adalah melawan politik identitas bukan melawan identitas politik, kenapa politik identitas itu menjadi masalah karena dijadikan alat mencoreng demokrasi, karena disitu ada pengkaburan nilai, menggiring sesuatu yang tidak pada semestinya”jelasnya.
Sebaliknya kata Syahrir “Hal yang wajar Benny Laos maju di pilgub Malut, Tapi cara-cara yang dipakai harus dalam kewajaran juga tidak kalah penting. Agar ruang demokrasi itu tetap dalam marwah”ujar Prof Syahril Ibnu.
Dia menandaskan, wajar saja kalau orang melihat maluku utara adalah moyoritas muslim dan daerah kesultanan islami hal yang pantas kalau mereka berfikir dan mengedepankan pandangan seperti itu.
Dia menyarankan, dalam konteks demokrasi, idealnya Benny Laos dan seluruh calon mendorong politik program sehingga masyarakat bisa tercerahkan dan terpilih pemimpin yang memiliki kapabilitas yang bisa memimpin Maluku utara menjadi lebih baik dan maju.
Syahril bisa memaklumi jika aksi donasi Benny Laos esensinya hanya untuk membantu namun jadi masalah jika bertujuan politik praktis di Pilkada.
“Benny Laos menyasar basis-basis pemilih muslim dengan bantuan-bantuan sosial, bantuan sosial itu esensinya membantu silahkan tapi kalau mempolitisasi bantuan itu yang mencederai demkrasi dan ini Benny Laos dan Timnya memdesain seperti”tandasnya.
Namun kubu Benny Laos keukeh aksi donasi mereka bukan sumbangan politik.
”tidak ada hubungan dengan politik”tegas Sarka Eladjow membantah tudingan.
Akan tetapi aksi yang jor -joran baru ditengah keikutsertaan Benny Laos di Pilkada tetap menimbulkan kecurigaan tajam.
Syahrir balik menyarankan pemilih agar masuk pada ruang treck record seorang Benny Laos sehingga kritiknya lebih mengena substansi
“publik juga harus membaca bahwa benny laos itu identik dengan morotai karena dia pernah berkuasa di morotai maka orang akan melihat sejauh mana morotai berkembang struktur birokrasinya, pembangunanya sistem akuntabilitas itu yang menjadi ukuran”
Syahrir Ibnu mengajak para pengamat untuk membangun kontestasi demokrasi yang mencerdaskan.
Pentingnya perspektif seperti itu karena tandas Syahrir “kita menginginkan maluku utara ke depan lebih baik, kita ingin lahir sosok pemimpin yang selektif yang tersaring dengan berbagai peluang kapabel dan melihat maluku utara lebih baik dan maju ya”tandasnya.
“jadi para ilmuan dan tokoh agama terutama para ulama sudah berbicara, itu adalah pola kritis agar demokrasi ini melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berkapabilitas dan esensi untuk melihat maluku utara ke depan itu lebih baik, saya memandangnya lebih di aspek itu”pungkasnya.
