Publik Maluku Utara terbelah menanggapi mimpi ideal cagub PDI P ini.Pro kontra ramai mewarnai tanggapan publik karena selain visi yang sangat ideal juga tantangan sistimatis dan treck record atau rekam jejak yang sang sultan yang dalam banyak kasus lebih pada heroisme verbal belaka.
Pertama ; publik bertanya bagaimana cara sultan mewujudkan visi selamatkan Malut itu ketika terpilih sebagai Gubernur Malut.Pertama ambil contoh selamatkan birokrasi malut yang oleh pendukung sultan dipersepsikan sudah sangat rusak itu.Dalam konteks ini, apakah H.Husain Sjah punya pakem konsep tentang reformasi birokrasi yang bisa menggerakkan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani publik atau membangun power strong dari sisi wibawa seorang Sultan semata atau juga meng kombinasikan antara sistem dan kewibawaan.
Konteks lain, apa dan bagaimana konsep selamatkan Malut untuk rakyat malut berdaulat atas kekayaan SDA untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat Maluku Utara.Ini visi dan konsep yang sangat ideal seperti kita temui dalam narasi propaganda kaum aktivis.
Ke dua ; Pertanyaan ini menjadi penting karena sistem pengelolaan SDA tambang telah berubah revolusioner dari desentralistik ke sentralistik.Jika demikian maka pertanyaan selanjutnya, apakah Sultan bisa menabrak tembok raksasa Cina yang telah di fondasi rezim Jokowi dan bakal semakin langgeng di tangan kekuasaan rezim Prabowo-Gibran itu ?
Secara sistematis, jika kita membaca spirit dari selamatkan malut dibidang pertambangan ala Sultan itu harus ada reformasi sistimatis di aras Undang-Undang, PP kemudian batu Perda dan Peraturan Gubernur.Ini peta reformasi pengelolaan SDA tambang yang tidak mudah jika dikatakan tidak bisa apalagi cengkraman konglomerasi bisnis SDA tambang oleh taipan-taipan Tiongkok itu semakin mencengkram.
Terbukti sebagai Sultan dan senator saja, H.Husain Sjah tidak bisa mempengaruhi kebijakan nasional pengelolaan tambang yang pro rakyat, padahal
padahal bagi publik, pada ruang kuasa itulah H.Husain Sjah bisa lebih leluasa dan punya power untuk mendorong perubahan.Lalu bagaimana bisa berharap pada jabatan Gubernur yang sudah masuk dibawah ketiak Presiden atau bagian dari pemerintah nasional yang wajib mengamankan setiap kebijakan negara ?.Ini mimpi paduka sultan dan pendukungnya ibarat seekor kerbau berupaya memasuki lubang jarum.
