Saturday, 23 November 2024

MULYONO, ANIES, RIZIEQ, DAN LUHUT DALAM PILKADA JAKARTA

-

Melihat elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono yang diusung KIM Plus telah disalip Pramono-Anung — menurut hasil survey Polmamak terbaru: Pramono-Rano 40,3 persen, Ridwan-Suswono 34,8 – Mulyono terbang ke Jakarta untuk kampanye buat pasangan itu. Apa motif Mulyono di Jakarta?

Sebagaimana dijelaskan di atas, Jakarta akan menjadi kota aglomerasi di mana Wapres (Fufufafa) diberikan otoritas untuk mengendalikannya. Dalam konteks pilpres 2029, pengendalian kota aglomerasi di mana Fufufafa bisa diperkirakan akan ikut kontestasi menjadi krusial. Pada waktu itu juga usia Kaesang sudah cukup untuk mengikuti kontestasi di Jakarta.

Di luar dugaan, DPD FPI Jakarta mendukung Ridwan-Suswono. Dus, ormas ini berada di kubu Mulyono. Kendati Imam Besar FPI Rizieq Shihab menyatakan FPI pusat tidak ikut dalam usung-mengusung kandidat, mustahil orang tidak mengaitkan sikap DPD FPI dengan persetujuannya.

Rizieq memasang jarak dengan KIM Plus karena pemerintahan Mulyono bertanggung jawab atas tewasnya 6 laskar FPI dalam tragedi KM 50. Di masa pemerintahan Mulyono juga Rizieq dipenjarakan dan FPI dibubarkan. Rupanya pilihan FPI bersifat ideologis.

Pramono-Rano yang diusung partai nasionalis sekuler (PDI-P) tidak bersahabat dengan FPI. Saat Anies memimpin Jakarta di mana PDI-P adalah partai oposisi, agenda-agenda FPI dimentahkan oleh fraksi PDI-P dan sekutunya di DPRD. Di pihak lain, di kubu Ridwan-Suswono berhimpun parpol-parpol berbasis Islam.

Yang juga mengagetkan, Kepala Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan (LBP) justru mendukung Pramono-Rano. Padahal, Megawati dan LBP berseteru sejak lama dan LBP adalah kader Golkar. Mengapa LBP berseberangan dengan Prabowo (atasannya) dan Mulyono (bekas atasannya)?

Pertama-tama yang harus dikatakan adalah LBP dan Pramono adalah sahabat karib dan bekerja bersama dalam Kabinet Indonesia Maju.

Kedua, LBP tahu Pramono adalah loyalis Mulyono. Ketiga, nampak Prabowo mulai menjauh dari Mulyono yang terlihat dari perintahnya kepada Menkeu Sri Mulyani agar mengunci proyek-proyek infrastruktur era Mulyono, termasuk IKN, yang menggerogoti APBN.