Problem lain wilayah Maluku Utara, dengan pola hunian penduduk yang tersebar di 64 pulau utamanya pulau-pulau kecil, dengan populasi penduduk yang rendah, tidak terpenuhi syarat pembangunan sekolah menenggah pertama dan sekolah menengah atas, sehingga beberapa pulau berpenghuni tidak tersedia sekolah yang mengurangi harapan sekolah bagi penduduk.
Sisi lain pemerataan Guru pada jenjang Pendidikan SMP dan SMA yang metode pembelajaran telah dipisahkan berdasarkan mata Pelajaran, berdampak pada ketersediaan guru mata pelajaran jenjang Pendidikan SMP dan SMA di 64 pulau berpenghuni.
Problem kesejahteraan guru masih sangat terasa utamanya guru yang memilih bekerja di pulau-pulau kecil dan pedesaan tidak mendapatkan kompensasi yang seimbang, bahkan dominasi pembelajaran di setiap sekolah diisi oleh guru honorer, sedangkan guru ASN lebih memilih bekerja di Dinas Pendidikan atau beralih fungsi dari ASN Fungsional ke ASN structural, Sebagian dari itu justru melalui dukungan dalam pelaksanaan Pilkada.
Pendidikan gratis yang di gaungkan para Calon Gubernur, sesunguhnya terpenuhi melalui kebijakan nasional yang dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun masih ditemukan pada jenjang Pendidikan SMP dan SMA masih ada pungutan bagi siswa dengan berbagai istilah dari Uang Komite, Uang Seragam, Olah Raga dan kegiatan ekstra lainnya, yang membebani orang tua murid yang berkekurangan.
Pendidikan belum gratis, karena biaya seragam, biaya transportasi, dan biaya lainnya masih dibebankan kepada orang tua yang tidak berkemampuan, dampak kemudian anak usia 12 sampai 18 tahun, pada keluarga yang berketidak mampuan cenderung memilih putus sekolah dan bekerja membantu orang tua, data lain menunjukan angka pernikahan pada usia dibawah 18 tahun dalam 5 tahun terakhir terus meningkat pada kelompok perempuan.
Bagaimana Maluku Utara kedepan, kita akan melihat Visi Misi dan program prioritas para calon kepala daerah dalam menjanjikan masa depan Maluku Utara, antara lain :
